andai aku ketua kpk

Sejak digulirkannya reformasi korupsi semakin membudaya di hampir semua penyelenggara negara . tuntutan pemberantasan tindak pidana korupsi terjadi di mana-mana. Di tahun 2003 s/d 2012  dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. KPK yang sampai saat ini ditunggu aksinya untuk memberantas korupsi itu didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tugas berat dan mulia apabila dia mampu melaksanakannya akan menjadikannya pahlawan dan mewujudkan Indonesia bersih yang bebas korupsi,  tentu Ketua KPK tidak sendiri,maka dari itu kita akan membasmi koruptor bersama sama. Masih ada jutaan rakyat Indonesia yang juga ikut berjuang memberantas korupsi dengan cara mereka sendiri.

Sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi KPK, harus ada terobosan dan tindakan nyata Ketua KPK untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas kejahatan yang merugikan negara dan rakyat ini. Seandainya saya menjadi ketua KPK yang akan saya lakukan adalah:

Membangun KPK sebagai anti korupsi

Untuk memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri, begitu dengan KPK. Sebagai lembaga yang terdiri banyak individu dan elemen, perlu menyatukan mereka untuk berjuang bersama sama. Perbedaan pendapatan/penghasilan antar pimpinan KPK adalah hal yang biasa, tetapi itu harus tidak menjadi penghambat dalam menuntaskan kasus korupsi yang ditanganinya. Kerja sama, kekompakan, dan saling dukung di semua anggota KPK menjadi prioritas dalam berjuang melawan korupsi adalah salah satu ciri kemerdekaan indonesia.

Kemandirian sebagai sebagai ketua KPK. Sering terjadi penindakan pemberantasan korupsi menjadi terhenti karena tergantung dengan ketua KPK. Sebagai ketua KPK atau pimpinan KPK harus memiliki integritas yang tinggi. Bersikap dan bertindak yang bisa menjadi panutan. Ketua KPK Tidak tersandera dengan kepentingan penguasa apalagi balas budi, sehingga berani dan yakin dengan tindakannya dalam memberantas korupsi.

Bekerja sama dengan penegak hukum lain.

Lupakan anggapan kalau Kepolisian itu penuh dengan sarang korupsi, atau Kejaksaan yang tak lepas dari penyuapan, apalagi KPK yang paling bersih. Sudah semestinya ketiga penegak hukum ini bisa bekerja sama dalam pemberantasan korupsi, tidak saling berebut predikat. Ketua yang yang baik menurut saya bukan yang berjuang sendiri dengan kewenangannya, tetapi ketua yang baik adalah yang mampu menjadi penggerak semua elemen penegak hukum lain untuk ikut juga bekerja keras memberantas korupsi.

Harus juga diakui, KPK memiliki keterbatasan. Dukungan masyarakat saja rasanya tidak cukup untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Penyelewengan jabatan untuk memperkaya diri sendiri di tingkat daerah juga semakin marak. Tangan KPK terlalu pendek untuk bisa menyentuh kasus korupsi di tingkat daerah, sehingga masih membutuhkan Kepolisian dan Kejaksaan untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Tetapi sekali lagi, terlebih dahulu lembaga penegak hukum tersebut juga harus membersihkan diri dari virus korupsi yang juga menjangkiti lembaganya. Semakin tercipta kepercayaan kepada penegak hukum akan mampu memberikan suntikan semangat semua lapisan masyarakat untuk memberantas korupsi.

HUKUMAN-HUKUMAN BAGI KORUPTOR

Banyak kasus korupsi berakhir dengan hukuman yang ringan, sehingga masih sering terdengar cerita atau bisikan bisikan masyarakat "koruptor saja hukumannya lebih ringan dari maling mangga, bagusan ikut korupsi saja" atau cerita-cerita lain yang menunjukkan ketidakadilan dalam pemberian hukuman agar pelaku jera.  pemberian hukuman seumur hidup penjara, Tujuannya supaya memberi pelajaran bagi koruptor dan bisa buat buat yang beniat koruptor tidak berani melakukan nyakarna takut di PENJARA seumur hidup.

Begitupun juga dengann pengungkap kasus korupsi, ketua KPK juga sebisa mungkin memberikan jaminan perlindungan., korupsi adalah musuh bersama, tetapi jika sudah menyangkut pekerjaan dan keluarga orang bisa menjadi berpikir dua kali untuk melaporkan semisal atasannya atau lembaganya yang melakukan kecurangan. Banyak orang memilih aman dan enggan melaporkan korupsi yang terjadi di lingkungannya.

MEMBENTUK PENGAWASAN

Ketika korupsi bisa dicegah mengapa harus menunggu tindak pidana itu terjadi baru dieksekusi. Caranya bisa membuat posko pengawasan di setiap penyelenggara negara. Seharusnya setiap lembaga penyelenggara negara ada badan pengawas, tetapi mereka tidak lebih seperti macan ompong. Atau bahkan malah terlibat dalam korupsi. Seringkali badan ini hanya menjadi formalitas sebuah lembaga.

KPK bisa masuk ke setiap lembaga penyelenggara negara. Membuka posko pengaduan dan pengawasan terhadap kebijakan anggaran. Selain pengawasa internal juga ada pengawas diluar lembaga tersebut yaitu KPK. Sehingga kecurangan, misal dalam pengadaan barang, ‘penyunatan’ anggaran bisa diminimalisir. KPK bisa bekerja sama dengan semua lembaga penyelenggara negara untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi di lembaga tersebut.

Selain pemberantas korupsi, KPK juga lembaga yang bertugas mencegah, menanggulangi tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu disamping terus melakukan pemberatasan korupsi tanpa tebang pilih, di sisi lain KPK juga menggalakkan program yang bisa terus mengikis tindakan korupsi akar tidak semakin membudaya di tengah masyarakat. Atau setidaknya memutus generasi yang masih terbiasa dengan penyalahgunaan kekuasaan dengan generasi baru yang lebih jujur.

Ketika korupsi semakin mengakar, lalu anak bangsa kehilangan karakternya, rasa malu hilang, kebohongan adalah hal yang biasa, maka korupsi akan terus tumbuh di negeri ini. Salah satu cara yang dapat mencegah hal tersebut yaitu dengan pendidikan. Untuk kembali mengkokohkan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila hanya bisa lewat pendidikan. Ketua KPK bisa bekerja sama dengan Kemendikbud, yang sebenarnya kementerian itu juga bertanggung jawab dan harus mengevaluasi proses dan hasil pendidikan saat ini. Pendidikan anti korupsi diusahakan diintegrasikan dengan mata pelajaran yang sudah ada, ataupun terpisah. Pendidikan anti korupsi perlu diberikan sejak SD sampai perguruan tinggi. Bukan hanya perbaikan sistem atau kurikulum tetapi juga guru atau pendidiknya. Karena pendidikan karakter itu tidak bisa dibentuk dengan teori atau tulisan saja, melainkan dengan teladan.






dan kebanyakan sekaranag hukum bisa d beli dengan uang,,, andai saya ketua kpk saya tidak akan menjual hukum segampang itu saja,, saya akan jual hukum dengan hukuman gantung supaya bibit-bibit sekarang tidak berani korupsi krna takut ketahuann dan mendapatkan hukuman gantung

Itulah langkah-langkah bisa ditempuh oleh ketua KPK beserta anggota nya untuk memberantas korups, dan untuk membuat indonesia maju, makmur dan lebih baik lagi tanpa ada  koruptor 

lihat juga cara buat bintang berjatuhan d blog